LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Lumpuhnya Pelabuhan Feri Waijarang sejak November 2025 mulai berdampak nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Lembata.
Gangguan distribusi logistik akibat tidak beroperasinya Kapal Feri mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok serta melemahkan aktivitas usaha lokal. Hal itu disampaikan oleh Krisantus Kenato, Aktivis GMNI kepada media ini, Jumat (10/04/2026) Krisantus mengatakan, Gangguan layanan penyeberangan ini telah berlangsung lebih dari lima bulan, menyusul kerusakan pada fasilitas sandar pelabuhan yang hingga kini masih dalam proses penanganan.
Berdasarkan pantauan di Pasar Pada Nubatukan serta keterangan sejumlah pedagang dan pembeli, harga beras mengalami kenaikan dalam kurun waktu November–April setelah layanan feri terhenti. Sebelum pelabuhan mengalami kerusakan, harga beras berada pada kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 perkg. Namun, sekitar satu bulan setelah distribusi melalui kapal feri terganggu, harga meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 perkg.
Sejumlah pedagang dan pembeli di Pasar Pada Nubatukan menyebut kenaikan tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan barang dari luar daerah. Distribusi logistik yang sebelumnya mengandalkan kapal feri menjadi tidak lancar sejak pelabuhan tidak dapat digunakan secara optimal, ungkap Krisantus setelah dirinya memastikan langsung.
Selain beras, tekanan harga mulai dirasakan pada beberapa komoditas kebutuhan rumah tangga lain, seperti minyak goreng, bumbu dapur, serta produk kebersihan.
Dampak gangguan pelabuhan juga dirasakan oleh pelaku usaha. Aktivitas sopir ekspedisi dilaporkan menurun karena terbatasnya pengiriman barang, sementara kios-kios di sekitar area pelabuhan mengalami penurunan penjualan akibat tersendatnya kapal Ferry yang hendak bersandar di plabuhan waijarang.
Aktivis berdarah Lembata itu, menyimpulkan bahwa kondisi ini menunjukkan kuatnya ketergantungan wilayah kepulauan terhadap infrastruktur transportasi laut.
“Ketika pelabuhan tidak berfungsi, distribusi barang ikut terganggu dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan dasar,“ ujar Krisantus yang peduli terhadap kampung halamannya.
Lebih lanjut, kata dia, pelabuhan merupakan simpul utama dalam menjaga konektivitas dan stabilitas ekonomi di daerah kepulauan. Gangguan yang berlangsung dalam waktu lama, kata dia, berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu, gangguan yang berlangsung dalam durasi panjang semestinya direspons dengan mekanisme luar biasa, bukan pendekatan administratif biasa.
Krisantus mengakui bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. la menilai kecepatan respon Masi belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kedaruratan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah tentu menghadapi keterbatasan fiskal dan kewenangan. Namun dalam situasi seperti ini, keterlambatan tidak lagi sekedar persoalan administratif, melainkan berimplikasi langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Percepatan menjadi penting mengingat dampak krisis terus berjalan dari hari ke hari.“ tendas Krisantus yang peduli dengan kehidupan masyarakat menengah ini.
Ia kembali menyoroti belum optimalnya kesiapan skenario darurat yang dapat langsung diaktifkan ketika infrastruktur strategis mengalami gangguan.
“Belum berfungsinya jalur alternatif secara cepat menunjukan bahwa sistem tanggap darurat belum sepenuhnya operasional. Ini menjadi catatan penting dalam konteks penguatan kebijakan ke depan,“
Terkait rencana uji coba sandar kapal, krisantus menekankan pentingnya dasar teknis yang kuat serta kepatuhan pada standar keselamatan pelayaran.
Langkah percepatan tetap harus berpijak pada prinsip keselamatan. Karena itu, koordinasi teknis dengan pihak profesional seperti ASDP Indonesia Ferry menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan layanan.
Sebagai bagian dari solusi, krisantus mengusulkan langkah-langkah yang dinilai realistis dan dapat segera diimplementasikan dalam kerangka regulasi yang berlaku.
Pertama: Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penetapan status darurat transportasi laut sebagai dasar percepatan kebijakan, termasuk penyesuaian alokasi anggaran melalui mekanisme refocusing APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua: Pembentukan tim penanganan krisis yang bersifat operasional dan lintas sektor, dengan struktur kewenangan jelas serta target kerja jangka pendek yang terukur.
Ketiga: Percepatan pemanfaatan pelabuhan alternatif dengan standar keselamatan minimum guna menjaga kesinambungan distribusi logistik selama proses pemulihan berlangsung. Ini relevan sebagaimana digunakan dalam berbagai praktik penanganan gangguan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Keempat: penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat yang disertai kejelasan peran dan tanggungjawab pada setiap level. Penting dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan akibat fragmentasi kewenangan dalam pengambilan keputusan yang timpang tindih.
Kelima: peningkatan transparansi informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan, termasuk tantangan yang dihadapi, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat yang makin terkuras.
Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan transportasi laut, khususnya dalam aspek mitigasi resiko dan kesiapsiagaan menghadapi gangguan infrastruktur strategis.
Daerah kepulauan membutuhkan sistem yang tidak hanya berjalan saat normal, tetapi juga tangguh saat krisis.
“Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi membutuhkan bahwa sistem bekerja dan negara hadir ketika dibutuhkan,“ tutup Krisantus.
