LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Ancaman krisis fiskal mulai membayangi Kabupaten Lembata. Simulasi terbaru pemerintah daerah menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tetap “tekor”, bahkan jika ribuan aparatur sipil negara harus dikorbankan.
Kenyataan pahit ini mengemuka dalam rapat koordinasi kepala daerah se-NTT di Kupang pada 3 Maret 2026 lalu.
Sekretaris Daerah Lembata, Paskalis Ola Tapobali, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah berpacu dengan waktu untuk menyesuaikan komposisi belanja pegawai agar tidak melampaui 30 persen dari total APBD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2027.
Namun realitasnya jauh dari ideal:
Dalam simulasi yang dilakukan Pemda Lembata, berbagai strategi teknis telah dicoba. Salah satunya adalah mereklasifikasi sejumlah komponen anggaran seperti asuransi kepala daerah, ASN, dan anggota DPRD yang selama ini dimasukkan sebagai belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa.
Langkah lain yang diusulkan adalah memisahkan secara tegas antara ASN dan pejabat politik dalam komponen belanja pegawai. Artinya, gaji dan tunjangan kepala daerah serta anggota DPRD tidak lagi dihitung sebagai belanja pegawai.
Selain itu, Pemda juga mengusulkan agar dana bersifat transit seperti BOS, BOK, dan JKN tidak dimasukkan dalam perhitungan belanja pegawai, karena dana tersebut hanya “lewat” di APBD sebelum disalurkan ke sekolah dan fasilitas kesehatan.
Namun bahkan dengan berbagai skenario tersebut, kondisi “fiskal“ Lembata tetap tidak berubah secara signifikan.
“Kalau dilakukan reklasifikasi belanja asuransi, gaji dan tunjangan DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta dana BOS, BOK dan JKN, APBD Lembata masih tetap nombok,” ujar Tapobali.
Simulasi yang lebih ekstrem pun tidak memberikan hasil yang menggembirakan:
Jika opsi pengurangan aparatur ditempuh dengan meminta sekitar 3.000 ASN untuk mengundurkan diri, APBD Lembata masih tetap mengalami defisit sekitar lima persen. Sementara jika pemerintah memilih merumahkan sekitar 1.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggaran daerah justru masih tekor hingga 17 persen.
Data ini memperlihatkan satu fakta keras: persoalan fiskal Lembata bukan sekadar soal jumlah pegawai, tetapi lebih dalam menyangkut struktur keuangan daerah yang rapuh.
Tapobali menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak bisa diberlakukan secara seragam terhadap seluruh daerah, terutama bagi wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Lembata.
“Pemerintah dan DPR RI harus melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah dengan fiskal terbatas. Tidak bisa disamaratakan,” tendasnya.
Menurutnya, beban belanja pegawai yang tinggi sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pembukaan formasi ASN yang tidak mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Akibatnya, daerah dengan kemampuan anggaran terbatas justru dipaksa menanggung beban yang semakin berat.
Data Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada awal 2026 menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai Provinsi NTT mencapai 40,29 persen dari APBD—angka yang masih melampaui batas maksimal yang ditetapkan undang-undang.
Situasi di Kabupaten Lembata bahkan lebih mencemaskan. Proporsi belanja pegawai tercatat mencapai 50,54 persen, hampir dua kali lipat dari batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi pada 2027.
Jika kondisi ini tidak segera diatasi, pemerintah daerah terancam sanksi administratif dan fiskal dari pemerintah pusat.
Di tengah tekanan regulasi dan keterbatasan fiskal, Lembata kini menghadapi dilema serius: mempertahankan aparatur yang ada dengan risiko APBD terus berdarah, atau memangkas ribuan pegawai dengan konsekuensi sosial yang tidak kecil.
Yang jelas, simulasi yang ada menunjukkan satu kesimpulan tegas—mengurangi pegawai saja tidak cukup untuk menyelamatkan keuangan daerah. Tanpa kebijakan fiskal yang lebih realistis dari pemerintah pusat, Lembata hanya akan terus berputar dalam lingkaran defisit.**(BM dan Tim)
