LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com—Di tengah kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pemerintah daerah justru sibuk merayakan capaian angka-angka birokrasi.
Dalam Apel Kesadaran pada Rabu, (25/03/2026) Bupati Petrus Kanisius Tuaq dengan bangga memamerkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Piagam penghargaan dibagikan, tepuk tangan menggema, dan optimisme digaungkan.
Namun, di luar pagar kantor bupati, realitas berbicara lain.
Pada tahun 2024 Lembata masih tertinggal jauh dengan angka 23%. Bahkan naik 24,22% di tahun 2025.
Ini bukan sekadar statistik:
Keluarga yang kesulitan makan.
Anak-anak yang tumbuh dalam keterbatasan.
Masyarakat yang hidup tanpa kepastian ekonomi.
Dalam situasi seperti ini, perayaan kenaikan skor birokrasi terasa tidak sensitif—bahkan cenderung menjauh dari realitas rakyat.
Indeks Naik, Masalah Tetap Tinggal
Pemerintah boleh saja bangga dengan:
IRB yang naik ke 60,9
IPP yang jadi tertinggi di NTT
IKM yang masuk kategori “B”
Tapi pertanyaannya sederhana:
Apakah hidup masyarakat ikut naik seiring angka-angka itu?
Faktanya:
Sampah masih jadi persoalan di Lewoleba.
Kekerasan terhadap kelompok rentan belum hilang, isu KKN masih menghantui, layanan kesehatan dan stunting masih jadi PR.
Jika indikator birokrasi meningkat, tetapi masalah dasar tetap bertahan, maka ada yang salah dalam arah kebijakan.
Seremoni Tanpa Substansi:
Apel Kesadaran berubah menjadi panggung seremoni: pidato, penghargaan, dan retorika semangat.
Yang minim adalah:
“Evaluasi jujur“
“Pengakuan atas kegagalan“
“Solusi konkret yang terukur“
Pemerintah terlihat lebih fokus pada bagaimana terlihat berhasil, bukan bagaimana benar-benar menyelesaikan masalah.
Birokrasi Jangan Jadi Menara Gading!
Ada jurang yang semakin terasa antara birokrasi dan masyarakat. Di satu sisi, aparatur berbicara tentang indeks dan predikat. Di sisi lain, rakyat berbicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari.
Jika tidak hati-hati, birokrasi akan berubah menjadi menara gading—tinggi, megah, tapi jauh dari rakyat.
Kritik Utama: Salah Prioritas
Masalah terbesar Pemda Lembata hari ini bukan kurangnya capaian administratif, melainkan salah dalam menetapkan prioritas.
Ketika kemiskinan masih tinggi, maka:
Setiap kebijakan harus berorientasi pada penurunan kemiskinan.
Setiap program harus berdampak langsung ke masyarakat.
Setiap rupiah anggaran harus terasa manfaatnya.
Bukan justru sibuk mempercantik laporan kinerja.
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Angka
Masyarakat tidak butuh pidato optimisme.
Mereka tidak hidup dari indeks.
Masyarakat butuh:
harga kebutuhan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang nyata, lingkungan yang bersih dan aman.**(BM)
