LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Pernyataan Petrus Bala Wukak (PBW) salah satu tokoh politik asal Atadei yang menyinggung “siapa yang bertanggung jawab jika terjadi konflik” dalam konteks penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal Atadei bukan sekadar keliru, tetapi mencerminkan cara pandang yang berbahaya. Ini bukan argumen—ini adalah retorika ketakutan, ungkap Erick Langobelen Direktur Eksekutif Tenapulo Research, kepada swaralomblen.com, Sabtu (11/04/2026).
Menurut Erick Langobelen, narasi semacam ini secara halus berupaya “mendeligitimasi“ sikap kritis warga dengan membingkainya sebagai ancaman sosial. Padahal, Kata Erick, dalam sistem demokrasi, kritik dan penolakan adalah hak, bukan sumber konflik. Yang justru berpotensi memicu konflik adalah ketika suara masyarakat diabaikan, ketika informasi ditutup-tutupi, dan ketika kebijakan dipaksakan tanpa persetujuan yang benar-benar bebas dan sadar.
Lanjutt dia, PBW seharusnya paham bahwa konflik sosial dalam proyek besar hampir selalu merupakan produk dari kegagalan negara dan pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan publik. Menggiring opini bahwa warga penolak adalah pemicu konflik adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak elegan—bahkan cenderung manipulatif. Lebih problematik lagi, pembenaran proyek dengan mengandalkan kesepakatan dua dekade lalu menunjukkan kemiskinan argumen yang serius. Menggunakan legitimasi tahun 2003/2004 untuk memaksakan kebijakan hari ini adalah bentuk logika usang yang tidak mampu membaca realitas. Dunia berubah, kondisi ekologis berubah, dan kesadaran masyarakat pun berkembang. Mengabaikan semua itu sama saja dengan memaksakan masa lalu ke dalam konteks yang sudah tidak relevan.
Bagi Erick, Jika proyek ini memang kuat secara substansi, maka yang dibutuhkan adalah transparansi data, kejelasan dampak, dan jaminan perlindungan hak masyarakat—bukan berlindung di balik nostalgia kesepakatan lama. Ketika argumen teknis dan manfaat nyata tidak dikedepankan, publik berhak mempertanyakan: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?
Secara hukum, jelas bahwa kesepakatan tidak bersifat absolut. Ketika terjadi perubahan kondisi yang signifikan—baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan—maka peninjauan ulang bukan hanya sah, tetapi menjadi keharusan moral dan politik. Memaksakan proyek dengan dalih konsensus lama, di tengah indikasi persoalan di lapangan, adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan rakyat, ujar Erick.
Lebih jauh, retorika yang menakut-nakuti warga dengan bayang-bayang konflik justru berpotensi menciptakan konflik itu sendiri. Ini adalah ironi yang tidak bisa diabaikan: mereka yang mengklaim ingin mencegah konflik, justru sedang menyuburkan kondisi yang memicunya, jelas Erick.
Pada titik ini, publik perlu bersikap jernih. Isu utama bukanlah siapa yang akan bertanggung jawab jika konflik terjadi, melainkan siapa yang bertanggung jawab jika suara rakyat terus diabaikan. Pembangunan yang dipaksakan tanpa legitimasi sosial bukan hanya cacat secara etika, tetapi juga rapuh secara politik.
Atadei tidak membutuhkan retorika ketakutan. Atadei membutuhkan kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, tutup Erick.**(Tim/red)
