LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Bantuan 15.000 liter air untuk warga Desa Lamaau mungkin terdengar seperti langkah cepat, tetapi kalau dilihat lebih jernih, ini justru menyingkap persoalan yang lebih dalam: kegagalan kepemimpinan dalam mengantisipasi krisis yang sudah bisa diprediksi sejak lama.
Di bawah kepemimpinan Petrus Kanisius Tuaq, respons terhadap kekeringan di Ile Ape Timur terlihat masih bersifat reaktif, bukan solutif. Fakta hari ini bahwa warga kembali mengalami krisis air bersih setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki strategi jangka panjang yang jelas. Bantuan air tangki hanyalah “pemadam kebakaran”—berguna sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.
Diketahui, Bantuan 15.000 liter air bagi warga Desa Lemaau ini terjadi pada 17 April 2026 lalu.
Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, yang turun langsung ke lokasi dan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat,” ujar Bupati Kanis.
Disisi lain, Pimpinan PT Cendana Indopearls, Haris, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial.
“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan kami merasa terpanggil untuk membantu,” kata Haris
Ia menambahkan, pihaknya siap melanjutkan dukungan apabila kondisi kekeringan masih berlanjut, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan BPBD.
Apresiasi Warga Desa
Warga menyambut baik bantuan tersebut. Saleh Solan, tokoh masyarakat Desa Lamaau, mengaku bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan sehari-hari warga.
“Terima kasih kepada pemerintah dan pihak perusahaan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang kesulitan air,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Wati, warga setempat, yang mengaku kesulitan memperoleh air bersih dalam beberapa waktu terakhir.
“Dengan adanya bantuan ini, kami sangat terbantu untuk kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Data BMKG
Ironisnya, data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sudah sejak awal memberikan peringatan tentang potensi kekeringan meteorologis sepanjang 2026. Artinya, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa kondisi ini datang tiba-tiba. Ketika prediksi sudah ada, seharusnya langkah antisipatif seperti pembangunan infrastruktur air, embung, atau sistem distribusi permanen sudah disiapkan jauh hari.
Lebih memprihatinkan lagi, pemerintah justru masih bergantung pada bantuan pihak swasta. Kolaborasi memang penting, tetapi jika kebutuhan dasar seperti air bersih hanya bisa dipenuhi melalui “kepedulian” perusahaan, maka peran negara menjadi patut dipertanyakan. Apakah pemerintah benar-benar hadir, atau sekadar muncul saat krisis sudah terjadi?
Kondisi di Desa Lamaau juga diperparah oleh dampak aktivitas Gunung Ile Lewotolok yang memengaruhi sumber air. Namun lagi-lagi, ini bukan faktor baru. Risiko tersebut sudah lama diketahui dan semestinya menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih matang.
Bantuan 15.000 liter air jelas tidak sebanding dengan kebutuhan ratusan warga untuk berbulan-bulan ke depan. Ini bukan solusi, melainkan simbol keterbatasan visi. Jika pola ini terus berulang—datang, bagi air, lalu pergi—maka krisis air di Lembata tidak akan pernah benar-benar selesai.
Kepemimpinan bukan hanya soal hadir di lokasi dan mengisi bak air secara simbolis. Kepemimpinan adalah soal memastikan warga tidak lagi berada dalam situasi darurat yang sama setiap tahun. Tanpa perubahan kebijakan yang serius dan berkelanjutan, bantuan seperti ini hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang menutupi kegagalan, bukan menyelesaikan masalah.
“Terima kasih kepada pemerintah dan pihak perusahaan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang kesulitan air,” pungkas Wati. (BM dan tim)
