LEMBATA, SWARALOMBLEN.com— Kesabaran pelaku ekspedisi dan jaringan pedagang antar pulau di Kabupaten Lembata tampaknya sudah di ujung batas. Aliansi Ekspedisi Lembata (AXEL) dan Forum Parlemen Jalanan Lomblen (FORMALEN) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II dengan tekanan yang lebih besar, menyasar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lewoleba dan Kantor Bupati Lembata. Aksi ini bukan tanpa alasan. Hingga kini, pemerintah daerah dinilai lamban, bahkan cenderung abai, dalam merespons persoalan krusial yang berdampak langsung pada distribusi barang dan harga kebutuhan pokok di Lembata.
Juru bicara AXEL–FORMALEN, Heri Tanatawa, menegaskan bahwa tuntutan mereka sejak awal sangat jelas: menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar wacana.
“Sejak 6 April kami sudah usulkan soal izin sandar ramp door di pelabuhan umum Lewoleba. Itu dua hari sebelum aksi pertama. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Ini bukan soal teknis semata, ini soal keberpihakan,” tegas Heri, saat ditanya oleh awak media ini, Sabtu 25 April, Heri berujar seperti yang kemarin saya bicara kepada beberapa media, ya, seperti itu.
Menurutnya, berbagai opsi sudah ditawarkan. Mulai dari pembangunan plengsengan hingga langkah strategis melobi PT PELNI agar membuka rute kapal Roro dengan sistem side ramp door ke Lembata, seperti yang digunakan KM Egon. Namun, seluruh usulan itu dinilai berjalan di tempat.
AXEL dan FORMALEN bahkan telah mengirim surat resmi ke pemerintah daerah pada 15 April. Sayangnya, respons yang diharapkan tak kunjung datang.
“Pemerintah seperti tidak paham alur distribusi barang di Lembata. Padahal jelas, jalur dagang kita bertumpu pada Maumere–Surabaya dan Kupang. Kalau dua titik ini terganggu, harga barang pasti melonjak,” tambah Heri.
Lonjakan biaya distribusi kini menjadi bukti nyata. Ongkos kontainer yang sebelumnya Rp13,5 juta kini tembus Rp16 juta. Ditambah biaya buruh darat, buruh laut, sewa kendaraan, hingga retribusi pelabuhan, total biaya bisa mencapai sekitar Rp19 juta per kontainer. Beban ini otomatis diteruskan ke masyarakat dalam bentuk harga barang yang semakin mahal.
Di tengah situasi tersebut, sikap pemerintah daerah justru dinilai tidak sigap. Bahkan, alasan klasik seperti keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk melobi ke Jakarta menuai kritik keras.
Koordinator Umum AXEL–FORMALEN, Ciprianus Pito Lerek, menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembiaran terhadap penderitaan pelaku usaha lokal.
“Kalau memang tidak ada anggaran, kami siap patungan. Ini soal kemauan, bukan sekadar kemampuan. Jangan biarkan rakyat bertahan sendiri,” sindirnya tajam.
Sebagai bentuk protes sekaligus strategi bertahan hidup, dalam aksi jilid II nanti massa juga akan membuka pasar dadakan di depan kantor bupati. Berbagai hasil ternak, komoditas, dan hasil laut milik pelaku ekspedisi akan dijual langsung sebagai simbol tekanan ekonomi yang mereka alami.
Sementara itu, perwakilan AXEL lainnya, Ismail Langoday, menekankan urgensi solusi jangka pendek. Ia menolak jika pemerintah hanya menunggu perbaikan Pelabuhan Ferry Waijarang yang belum jelas kapan rampung.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah izin sandar ramp door di pelabuhan umum. Itu bisa langsung menggerakkan aktivitas bongkar muat kendaraan. Jangan tunggu proyek selesai baru bergerak,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna mempercepat izin dan membuka akses rute baru.
Data di lapangan menunjukkan, sektor ekspedisi di Lembata bukan usaha kecil. Satu unit kendaraan bisa menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja. Artinya, ada ratusan pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor ini, belum termasuk ribuan anggota keluarga di belakangnya.
Dengan puluhan kendaraan ekspedisi yang sebagian besar masih berstatus kredit, stagnasi distribusi bukan hanya memukul pelaku usaha—tetapi juga berpotensi memicu krisis ekonomi lokal.
AXEL dan FORMALEN menegaskan, aksi jilid II akan menjadi titik penentuan. Jika pemerintah masih memilih diam, gelombang tekanan dari bawah dipastikan akan semakin besar—dan kali ini, tidak lagi sekadar peringatan.**(Tim/Red)
