LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com—Akhir pekan bagi sebagian orang identik dengan waktu beristirahat atau berkumpul bersama keluarga. Namun hal berbeda dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Partai Gerindra, Capt David Vigis Koban. Ia memilih menghabiskan waktu dengan berdiskusi santai bersama Komunitas Bank Sampah di Kelurahan Lewoleba Barat (Waikomo), Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, (02/05/2026).
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para anggota komunitas tampak antusias menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam aktivitas pengelolaan sampah. Kehadiran Capt Vigis di tengah-tengah mereka memberikan semangat tersendiri, sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan mencuat. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kondisi armada pengangkut sampah berupa bentor (becak motor) yang sudah tidak layak pakai. Para pekerja mengeluhkan kerusakan serius pada kendaraan mereka, mulai dari tangki yang bocor, radiator bermasalah, hingga aki yang sudah tidak berfungsi. Bahkan, sebagian besar bentor dilaporkan dalam kondisi rusak berat.
“Kami sangat kesulitan dengan kondisi sarana yang ada. Hampir semua bentor sudah tidak bisa beroperasi dengan baik,” ungkap Adi Lein, selaku Ketua Komunitas Bank Sampah yang menyampaikan Aspirasi untuk semua anggota komunitasnya.
Keluhan ini mendapat perhatian serius dari Capt Vigis. Ia mengatakan pentingnya keberadaan Bank Sampah sebagai bagian dari solusi pengelolaan lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang kerap menjadi masalah saat musim hujan.
“Fasilitas pendukung ini mestinya kita perhatikan, untuk menunjang pekerjaan Komunitas Bank Sampah,“ paparnya.
Menurutnya, penguatan Bank Sampah tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, diperlukan alternatif solusi yang kreatif dan kolaboratif. Ia juga mendorong agar pengelolaan Bank Sampah dapat berjalan lebih produktif melalui pendekatan yang berbasis regulasi daerah (Perda) serta sistem operasional yang lebih tertata.
“Yang paling utama adalah niat baik dan kerja keras dari kelompok ini. Saya yakin, jika kita kelola dengan baik, pasti ada jalan untuk berkembang,” ujar Capt Vigis.
Sebagai bentuk komitmen nyata, ia menyatakan kesiapannya untuk sedikit membantu secara pribadi dalam menunjang pekerjaan mereka, diantaranya, yakni. Alat Pelindung Diri (APD), serta perbaikan Bentor (Becak Motor Sampah).
Lebih lanjut, kata Capt Vigis, saya sempat berkomunikasi dengan salah satu Yayasan pengelola sampah limba plastik yang dapat membantu “kemitraan“ dalam pengelolaan limbah “plastik.“, terangnya lagi.
Selain itu, Capt Vigis juga menyoroti inisiatif swadaya masyarakat, seperti yang dilakukan oleh kelompok OMK di lingkungan Yoh Paulus yang mengelola sampah melalui iuran warga. Ia menilai skema seperti ini patut didukung, dengan catatan perlu adanya mekanisme yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Disisi lain, salah satu anggota Bank Sampah menyoroti Permasalahan lain yang turut dibahas adalah kesulitan distribusi sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang belum beraspal hingga ke titik TPA menjadi hambatan utama dalam proses pembuangan.
Menanggapi hal tersebut, Capt Vigis kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi komunitas, termasuk mencari alternatif serta solusi.
Sementara itu, Gabriel anggota Bank Sampah, kepada media ini, menyampaikan Terima Kasih atas kunjungan anggota DPRD, Capt Vigis Koban, menurut Gabriel mereka bersama Capt Vigis akan membuat satu gebrakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, ujarnya.
Di akhir pertemuan itu, Capt Vigis menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Bank Sampah atas dedikasi mereka dalam menjaga lingkungan.
“Saya berterima kasih karena hari ini kita bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi. Persoalan sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, apalagi saat musim hujan,” tutupnya.
Diskusi santai ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak untuk lingkungan di Kabupaten Lembata.**(BM)
