LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Sorotan tajam datang dari Angelo Wake Kako terhadap minimnya armada laut di Kabupaten Lembata. Namun, di balik pernyataan senator itu, terselip pertanyaan yang lebih besar: di mana peran serius Pemerintah Daerah selama ini?
Kunjungan Senator Angelo ke Pelabuhan Lewoleba, Selasa (12/05/2026) membuka realita yang sebenarnya sudah lama dirasakan masyarakat—akses transportasi laut yang terbatas, frekuensi pelayaran yang minim, dan ketergantungan total pada jalur laut yang tak kunjung dibenahi secara sistematis.
Ironisnya, kondisi ini bukan hal baru. Lembata sebagai daerah kepulauan seharusnya menjadikan sektor transportasi laut sebagai prioritas utama pembangunan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat dibiarkan berjuang sendiri, bahkan untuk kebutuhan mendesak seperti rujukan pasien.
Pemandangan keluarga pasien yang harus bersusah payah menaiki kapal dengan fasilitas seadanya bukan sekadar kisah haru—itu adalah potret kegagalan pelayanan publik yang nyata.
Senator Angelo secara tegas meminta peningkatan frekuensi pelayaran kapal Ro-Ro dan optimalisasi rute strategis Surabaya–Lembar–Waingapu–Ende–Lembata. Usulan ini bukan sekadar wacana, melainkan solusi konkret untuk membuka konektivitas, menekan harga barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun pertanyaannya: mengapa dorongan seperti ini justru datang dari pusat, bukan dari pemerintah daerah sendiri?
Pemerintah Kabupaten Lembata seharusnya menjadi pihak paling vokal memperjuangkan kebutuhan dasar warganya. Sayangnya, hingga kini, langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan masih belum terlihat jelas. Apakah persoalan transportasi laut dianggap bukan prioritas, atau sekadar menunggu perhatian dari luar?
Jika Lembata ingin menjadi poros maritim dan pusat pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, maka tidak cukup hanya bergantung pada kunjungan pejabat atau wacana sesaat. Dibutuhkan komitmen kuat, perencanaan matang, dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Masyarakat Lembata tidak butuh janji. Mereka butuh kapal yang berlayar lebih sering, akses yang lebih mudah, dan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Dan untuk itu, pemerintah daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan klasik. Sudah saatnya bergerak—atau terus tertinggal.**(BM)
