LEMBATA, SWARALOMBLEN.com — Gelombang kritik terhadap pelayanan listrik di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kembali mencuat. Masyarakat menilai frekuensi pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir semakin sering terjadi, bahkan tanpa pemberitahuan resmi dari pihak PLN.
Kritik tersebut salah satunya disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (F. PRB) Kabupaten Lembata, Mikhael Alexander Raring (Achan Raring), melalui media ini, Kamis (21/05/2026). Ia menilai kondisi pemadaman listrik saat ini sudah melewati batas kewajaran dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, masyarakat sebelumnya pernah menerima penjelasan terkait adanya perbaikan sistem kelistrikan, termasuk penambahan kapasitas mesin pembangkit dan peningkatan daya layanan pada 2024 hingga awal 2025. Dengan adanya peningkatan tersebut, masyarakat berharap pelayanan listrik menjadi lebih stabil.
“Kalau memang ada pemeliharaan rutin atau perbaikan jaringan, masyarakat tentu bisa memahami. Tetapi yang terjadi sekarang justru pemadaman mendadak dan berulang-ulang tanpa pemberitahuan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, termasuk soal efektivitas pengelolaan operasional kelistrikan di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya, Mikhael juga menyoroti kemungkinan adanya strategi efisiensi operasional yang berdampak pada pengurangan jam operasional mesin pembangkit. Meski demikian, Achan menegaskan hal tersebut masih sebatas pertanyaan dan bukan tuduhan.
“Ini bentuk keresahan masyarakat sebagai pelanggan yang merasa dirugikan karena listrik sering padam,” kata Achan.
Selain itu, ia menyinggung proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei yang hingga kini masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagian warga mulai mempertanyakan apakah kondisi listrik yang tidak stabil saat ini berkaitan dengan upaya membangun opini publik agar proyek tersebut lebih mudah diterima masyarakat.
Kendati demikian, Achan menegaskan bahwa masyarakat tetap berharap negara hadir menjamin kebutuhan energi masyarakat tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Keluhan lain yang turut disoroti adalah meningkatnya kerusakan alat elektronik milik warga akibat pemadaman mendadak dan tegangan listrik yang tidak stabil. Sejumlah warga disebut mengalami kerusakan televisi, kulkas, pompa air, hingga perangkat usaha kecil.
Menurutnya lagi, kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kerusakan alat elektronik bagi masyarakat kecil bukan persoalan ringan. Ini bisa berdampak pada ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan usaha masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Achan yang meminta PLN lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Kalau masyarakat melakukan pelanggaran listrik ada sanksi dan denda. Tetapi kalau pelayanan PLN merugikan masyarakat, tentu publik juga berharap ada bentuk tanggung jawab,” terangnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN terkait keluhan masyarakat atas seringnya pemadaman listrik di wilayah Lembata.
