LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com—KETERSEDIAAN bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lembata. Karena itu, berbagai langkah pembenahan tata kelola distribusi BBM terus didorong agar kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan, petani, pelaku transportasi, dan usaha kecil, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Fransiskus Xaverius Namang, mengatakan persoalan kelangkaan Pertalite, Solar dan Minyak Tanah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, DPRD telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang menyeluruh.
Dalam rapat gabungan DPRD dan pemerintah daerah pada Agustus 2025, sejumlah langkah strategis telah dirumuskan. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM yang diharapkan mampu memperkuat pengawasan, penataan, serta pengendalian distribusi BBM subsidi di Kabupaten Lembata.
Pembentukan satgas tersebut dinilai penting mengingat tantangan distribusi BBM di daerah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan kuota, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan, kapasitas penyimpanan, serta kelancaran rantai pasok.
DPRD mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi penyaluran BBM di daerah, antara lain keterbatasan kemampuan penebusan kuota oleh SPBU, kapasitas tangki penyimpanan yang belum memadai, serta terbatasnya sarana transportasi pengangkut BBM.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Fransiskus, DPRD mendorong langkah-langkah jangka pendek berupa penertiban penggunaan barcode BBM subsidi, pengaturan jadwal pengisian bagi angkutan pedesaan dan nelayan, serta pengawasan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pengelola SPBU.
“Biarkan bupati dan wakil yang urus karena sudah rapat berkali-kali soal ini,” kata Fransiskus kepada katawarga.id, Senin 8 Juni 2026.
Di sisi lain, strategi jangka panjang juga menjadi perhatian. DPRD mendorong percepatan pengaktifan kembali fasilitas distribusi BBM, peningkatan pelayanan suplai dari Pertamina, serta percepatan pembangunan fasilitas pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Menurut Fransiskus, penyelesaian persoalan BBM membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, BPH Migas, Pertamina, Patra Niaga, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.
Bangun Kolaborasi
Komitmen untuk memperbaiki tata kelola BBM juga mendapat dukungan dari pihak swasta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPRD Kabupaten Lembata, PT Ema Pia Senaren dan PT Satu Lembata Development menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah penataan distribusi BBM yang sedang didorong.
Kedua perusahaan tersebut mendukung pembentukan Satgas BBM dan penataan penggunaan barcode nelayan maupun kendaraan angkutan. Selain itu, mereka juga mendorong adanya sinkronisasi data antara dinas teknis dan pihak SPBU agar pengawasan distribusi dapat berjalan lebih efektif.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah perlunya penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. PT Satu Lembata Development bahkan menyatakan kesiapan untuk menyerap tambahan kuota apabila diberikan oleh pihak Pertamina.
Dalam forum tersebut, lanjut Fransiskus, DPRD juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Upaya ini dinilai penting agar distribusi BBM benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.
Tepat Sasaran
Selain aspek ketersediaan, perhatian juga diberikan pada ketepatan sasaran distribusi BBM subsidi. DPRD bersama pemerintah daerah mendorong evaluasi dan verifikasi lapangan terhadap penerima barcode, khususnya sektor perikanan, guna memastikan bantuan subsidi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap izin yang diterbitkan oleh instansi teknis juga menjadi bagian dari agenda pembenahan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Bagi Kabupaten Lembata yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, ketersediaan BBM bukan sekadar persoalan energi, melainkan juga berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan sektor perikanan dan pertanian.
Karena itu, kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola BBM yang lebih baik.**(Tim/red)
