LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com—Pemerintah Kabupaten Lembata diminta serius memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), khususnya di tujuh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Nubatukan.
Permintaan tersebut disampaikan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta asal Lembata, Donatus Asan, atau yang akrab disapa Bung AL kepada awak media, Rabu (03/9/2026). Menurut Bung AL, belum terlihatnya bangunan KDMP/KKMP di tujuh kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Nubatukan.
Tujuh kelurahan tersebut yakni Kelurahan Lewoleba Timur, Selandoro, Lewoleba, Lewoleba Selatan, Lewoleba Tengah, Lewoleba Utara, dan Lewoleba Barat, tuturnya.
KDMP/KKMP merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program tersebut di daerah, jelas Bung AL.
Berdasarkan pengamatan awak media di lapangan, hingga saat ini belum terlihat bangunan KDMP/KKMP yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Lembata di tujuh kelurahan tersebut.
Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq ketika dikonfirmasi SWARALOMBLEN.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/9/2026), terkait upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan KDMP di tujuh kelurahan tersebut, memberikan jawaban singkat.
“KDMP program nasional yang diurus Pemerintah Pusat. Kita sudah punya konsep untuk dukung itu,” jawab Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq.
Namun, dalam keterangannya tersebut, Bupati belum menjelaskan secara rinci sejauh mana pemerintah daerah telah menyiapkan atau memfasilitasi lahan milik pemerintah untuk pembangunan KDMP/KKMP di wilayah Kecamatan Nubatukan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bung AL meminta Pemerintah Kabupaten Lembata tidak hanya menjadikan KDMP sebagai program administratif, tetapi benar-benar memberikan dukungan konkret agar program tersebut dapat berjalan di tingkat kelurahan.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya fokus mendukung dan menyukseskan kehadiran KDMP/KKMP sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo.
“Pemda Lembata sebaiknya fokus mendukung dan menyukseskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan KDMP/KKMP di desa dan kelurahan berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Selain itu, menurutnya, koperasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal untuk memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.
Bung AL juga menilai keberadaan KDMP/KKMP berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi semakin kuatnya penetrasi jaringan ritel modern di daerah.
“Bisa menahan laju monopoli retail modern yang kian menguasai ekonomi arus bawah secara nasional,” katanya.
Diharapkan Menjadi Pusat Ekonomi Kelurahan
Donatus mengatakan, berdasarkan penjelasan Presiden Prabowo yang diberitakan berbagai media, KDMP ke depan diarahkan menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di desa dan kelurahan.
Koperasi tersebut juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam mendukung rantai pasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam penyediaan bahan baku dari masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Lebih lanjut, kata Bung AL. Konsep KDMP juga menarik karena nantinya koperasi tersebut dirancang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.
Jika kita amati secara baik, desain model dan kelengkapan barang yang akan dijual oleh Koperasi Desa Merah Putih nantinya juga tidak kalah menarik dengan apa yang ditawarkan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret selama ini.
Karena itu, ia meminta Pemkab Lembata memberikan dukungan nyata, termasuk dalam penyediaan lahan apabila lahan milik pemerintah daerah menjadi salah satu kebutuhan untuk pembangunan fasilitas koperasi.
“Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata fokus membantu Pemerintah Pusat membangun retail modern ala Presiden Prabowo yang disebut KDMP/KKMP, guna membantu daerah menumbuhkan ekonomi arus bawah di kelurahan dan pedesaan,” tambahnya lagi.
Bung AL menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah konkret agar pelaksanaan KDMP/KKMP di Lembata tidak hanya berhenti pada tahap konsep.
Ia menyoroti khusus tujuh kelurahan di Kecamatan Nubatukan yang hingga kini belum terlihat memiliki bangunan KDMP/KKMP.
“Jika Bupati Lembata lebih fokus mengurus kehadiran retail modern seperti Alfamart dan Indomaret di Lembata ketimbang berusaha menyiapkan tanah milik Pemda guna pembangunan Koperasi Merah Putih di tujuh kelurahan yang menjadi wilayah Kecamatan Nubatukan, itu sama halnya dengan Bupati Lembata melawan Presiden Prabowo,” tegas Bung AL.
Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk membantu mempercepat realisasi program tersebut, terutama apabila kendalanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, tutup Bung AL, mengakhiri wawancara dengan wartawan.**(Tim/red)
