LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com— Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Lembata dalam momentum Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Bupati Lembata dengan nama lengkap Petrus Kanisius Tuaq, S.P menegaskan bahwa tema kemerdekaan harus dimaknai sebagai panggilan kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, korupsi, buruknya pelayanan publik, serta berbagai bentuk ketimpangan.
“Indonesia yang adil berarti pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian orang. Tidak boleh ada rakyat yang merasa tertinggal karena berada di pelosok, di pulau-pulau kecil, di wilayah pesisir, atau di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan,” demikian inti pesan Bupati dalam pidatonya.
Ia mengatakan, kemakmuran harus dapat dirasakan langsung masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang bermutu, harga hasil pertanian yang pantas, akses pasar bagi nelayan, pengembangan usaha peternak hingga kemampuan setiap keluarga untuk hidup dengan martabat dan harapan.
Di hadapan peserta upacara, Bupati Kanis Tuaq kemudian memaparkan sejumlah indikator yang menurut pemerintah daerah menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di Kabupaten Lembata.
Indeks pembangunan manusia (IPM) Lembata disebut mengalami peningkatan. Sementara itu, angka kemiskinan turun dari 37.720 jiwa atau 24,22 persen pada 2024 menjadi 36.780 jiwa atau 23,27 persen pada 2025.
Kemiskinan ekstrem juga disebut mengalami penurunan signifikan, dari 12.598 jiwa atau 8,09 persen pada 2024 menjadi 8.964 jiwa atau 5,67 persen pada 2025.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting per Juli 2026 berada pada angka 11,13 persen. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga 7,2 persen pada akhir 2026.
Di sektor ekonomi, PDRB per kapita meningkat dari Rp15,73 juta pada 2024 menjadi Rp16,95 juta pada 2025. Pengeluaran per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp896.749 menjadi Rp928.218 per bulan.
Sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 2,18 persen menjadi 1,37 persen. Nilai investasi daerah turut mengalami pertumbuhan dari Rp35,62 miliar pada 2024 menjadi Rp37,49 miliar pada 2025.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tahun 2025 mencapai 100,44 persen atau Rp39.327.712.421,73 dari target Rp39.155.373.488.
Sedangkan pada 2026, hingga 16 Agustus, realisasi PAD mencapai Rp20.770.284.043,95 atau 47,20 persen dari target Rp44 miliar.
Untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen pajak, Lembata mencatat progres penerimaan 60,23 persen dan disebut sebagai yang tertinggi kedua di NTT. Hingga 31 Juli 2026, penerimaan PKB dan opsen PKB mencapai Rp2.165.993.464.
Dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Lembata juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Lembata juga meraih penghargaan Terbaik Pertama Regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Di bidang perencanaan anggaran, Kabupaten Lembata menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tepat waktu dan disebut sebagai daerah pertama dari kabupaten/kota di NTT yang memenuhi kewajiban tersebut.
Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari capaian yang disampaikan. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2026/2027, Kabupaten Lembata disebut berhasil masuk dalam kelompok 10 besar terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di bidang kebudayaan, Pasar Barter Wulandoni dan Tenun Wate Mea ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2026.
Bupati menyebut seluruh capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat Lembata.
“Capaian-capaian ini adalah buah dari kerja keras kita bersama,” kata Bupati, sembari meminta seluruh elemen masyarakat mempertahankan kerja sama dan sinergi dalam membangun leu auq-lewotana Lembata.
Tekan Inflasi Melalui Stabilitas Pangan
Dalam pidatonya, Bupati juga menyoroti upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk menekan inflasi.
Melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pada 2024 pemerintah menyalurkan 16,4 ton bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, bawang merah dan komoditas lainnya.
Pada 2025, jumlah bantuan pangan yang disalurkan meningkat menjadi 72 ton atau bertambah sekitar 56 ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 175,3 ton beras dan bawang merah. Hingga semester I 2026, realisasi penyaluran beras telah mencapai 120 ton.
Bupati Tuaq menegaskan bahwa pembangunan Lembata ke depan harus terus diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera.
Menurutnya, tugas pemerintah dan masyarakat saat ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajahan, tetapi bersama-sama melawan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan dan berbagai persoalan yang masih menghambat kemajuan daerah.
Pemaparan berbagai indikator tersebut menjadi dasar klaim pemerintah daerah bahwa pembangunan Lembata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan bergerak menuju cita-cita masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur.
Pidato Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, S.P ini berbanding terbalik dengan realitas masyarakat Kabupaten Lembata, yang harus antri BBM. Lapangan pekerjaan yang sempit, ungkap salah satu masyarakat kepada swaralomblen yang menyaksikan langsung lewat siaran langsung Facebook ProkopimpemkabLembata.**
