LEMBATA, SWARALOMBLEN.com—Pemerintah Kabupaten Lembata menerima penghargaan sebagai Terbaik Pertama Regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq di Kabupaten Lombok Barat NTB pada, Selasa (19/05/2026).
Namun di tengah apresiasi tersebut, kritik tajam muncul dari kalangan DPRD dan masyarakat yang menilai kondisi ekonomi riil di lapangan justru masih jauh dari kata sejahtera.
Anggota DPRD Kabupaten Lembata Fraksi NasDem, John Batafor, mengingatkan agar penghargaan itu tidak dijadikan alat untuk membangun citra seolah persoalan ekonomi masyarakat telah selesai.
“Penghargaan ini tentu patut diapresiasi, tetapi pemerintah juga harus jujur melihat kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat hari ini masih berjuang keras mempertahankan penghasilan mereka,” ujar John.
Menurutnya, penurunan angka pengangguran dalam statistik nasional tidak selalu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sebab, dalam indikator ketenagakerjaan nasional, seseorang yang bekerja sementara, buruh harian, membantu usaha keluarga, atau bekerja tidak tetap tetap dihitung sebagai pekerja.
“Artinya, turunnya angka pengangguran tidak otomatis berarti masyarakat sudah hidup layak dan ekonomi daerah sudah kuat,” tegasnya.
John menilai keberhasilan tersebut juga tidak sepenuhnya berasal dari program pemerintah daerah. Ia menyebut banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi, seperti masyarakat yang merantau ke luar daerah untuk bekerja, usaha mandiri masyarakat, sektor pertanian dan perikanan tradisional, hingga proyek-proyek pemerintah pusat.
“Kalau lapangan pekerjaan benar-benar tersedia dan ekonomi masyarakat membaik, tentu arus keluar tenaga kerja tidak akan sebesar itu,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi nelayan yang masih kesulitan memasarkan hasil tangkapan. Tidak sedikit ikan yang akhirnya rusak atau dibuang karena tidak terserap pasar. Harga jual pun sering ditentukan sepihak oleh pembeli sehingga nelayan berada pada posisi yang lemah.
Hal serupa dialami petani dan mama-mama pedagang pasar. Banyak hasil kebun tidak habis terjual akibat rendahnya daya beli masyarakat serta lemahnya sistem distribusi ekonomi di daerah.
“Ini fakta yang dirasakan langsung masyarakat. Jadi pemerintah jangan terlalu cepat membangun klaim keberhasilan hanya berdasarkan penghargaan dan grafik statistik,” ujar John.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar angka. Menurutnya, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari meningkatnya pendapatan rakyat, tersedianya pasar yang jelas bagi hasil kebun dan laut, terbukanya lapangan kerja yang stabil, serta adanya jaminan masa depan ekonomi bagi generasi muda di Lembata.
Terkait dana apresiasi sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri, John meminta agar penggunaannya dilakukan secara transparan dan benar-benar diarahkan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dana itu harus diprioritaskan untuk penguatan ekonomi nelayan, petani, UMKM, pelatihan keterampilan anak muda, dan pembangunan sistem pemasaran hasil produksi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Fenomena keberangkatan warga Lembata ke Papua, Kalimantan hingga Malaysia untuk mencari pekerjaan masih terus terjadi. Setiap kali kapal penumpang seperti KM Tidar dan KM Bukit Siguntang sandar di Pelabuhan Lewoleba, banyak warga memilih meninggalkan daerah demi mencari penghidupan yang lebih baik.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa penghargaan bukan akhir dari persoalan. Di balik capaian statistik, masih ada realitas pahit yang dirasakan masyarakat kecil di Kabupaten Lembata setiap hari.**(BM dan tim)
