LEMBATA, SWARALOMBLEN.com— Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat atas tingginya kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB yang mengantarkan Kabupaten Lembata menempati peringkat kedua tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian penerimaan sebesar 60,23.
Pemerintah Kabupaten Lembata memahami sepenuhnya keresahan masyarakat mengenai persoalan distribusi BBM yang hingga kini masih menjadi perhatian. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Petrus Kanisius Tuaq, kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (31/07/2026) Malam.
Saat menanggapi pandangan masyarakat yang menilai tingginya kesadaran membayar pajak belum sepenuhnya diimbangi dengan pelayanan publik yang memadai, khususnya terkait ketersediaan BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun BBM nonsubsidi Pertamax.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata. Tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor hingga menempatkan Lembata pada peringkat kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara“, ungkapnya.
Ia menuturkan, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Pemkab, katanya, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, PT Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Harapannya sederhana, masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak juga memperoleh pelayanan publik yang semakin baik, termasuk kemudahan memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku,“kata Bupati Petrus.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang harus disalurkan secara tepat sasaran, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.“
Lebih lanjut, kata dia bahwa pemerintah percaya setiap proses akan menemukan kebenarannya.
“Saya percaya bahwa waktu adalah saksi yang paling jujur. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan fakta akan membuktikan siapa yang bekerja dengan benar sesuai ketentuan serta siapa yang melakukan penyimpangan,“ ujarnya.
Karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak menghentikan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, mendukung penegakan hukum, serta bersama-sama menjaga agar distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Lembata berlangsung secara adil, tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Lembata akan terus mengawal persoalan distribusi BBM secara serius, transparan, dan sesuai regulasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Pemerintah tidak akan berhenti memperjuangkan hak masyarakat Lembata untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, sejalan dengan semangat masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan luar biasa dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,“ pungkasnya.**(BM)
