LEMBATA, SWARALOMBLEN.com— Selasa pagi, 6 Oktober 2026, menjadi hari yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tanjakan Bengkari, tepatnya di ruas jalan wilayah Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, menjadi saksi bisu tragedi kecelakaan maut yang merenggut lima nyawa perempuan paruh baya, para mama yang berjuang mencari nafkah demi keluarga.
Dump truk yang mengangkut 15 penumpang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan menanjak di kawasan tersebut. Lima perempuan dinyatakan meninggal dunia, sementara sepuluh penumpang lainnya mengalami luka-luka.
Di balik tragedi itu, tersimpan kisah perjuangan hidup masyarakat kecil. Para korban hendak menuju ladang untuk memungut kemiri, hasil alam yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga mereka.
Mereka bukan sedang mengejar kemewahan. Mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup, menyambung harapan keluarga melalui pekerjaan yang mengandalkan tenaga dan hasil alam.
Namun, perjalanan mencari nafkah itu justru berakhir dengan duka.
Lima Nyawa Melayang, Perjuangan Mama-Mama Terhenti
Gelombang simpati mengalir melalui media sosial. Masyarakat menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima perempuan yang menjadi korban tragedi Bengkari.
Duka tersebut bukan sekadar kehilangan lima nyawa. Ada keluarga yang kehilangan ibu, anak-anak yang kehilangan sosok pengasuh, serta rumah tangga yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kepergian orang-orang tercinta.
Tragedi ini juga membuka kembali pertanyaan mendasar tentang keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan Lebatukan.
Mengapa akses transportasi yang aman masih menjadi persoalan bagi masyarakat yang hendak mencari nafkah?
Mengapa perjalanan menuju kawasan produksi seperti ladang kemiri harus dihadapkan pada risiko yang begitu besar?
Pertanyaan-pertanyaan ini patut dijawab melalui evaluasi menyeluruh, bukan sekadar ungkapan belasungkawa setelah korban berjatuhan.
Penghargaan Pemerintah di Tengah Realitas Pahit Masyarakat
Tragedi Bengkari menjadi ironi yang sulit diabaikan ketika Kabupaten Lembata baru saja memperoleh penghargaan tingkat regional dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori penurunan tingkat pengangguran.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah. Namun, di tengah kebanggaan itu, tragedi Bengkari menghadirkan kenyataan lain yang tidak boleh diabaikan: sebagian masyarakat masih berjuang di tengah keterbatasan akses jalan dan pilihan transportasi untuk mencari penghasilan.
Pembangunan daerah tidak cukup diukur melalui penghargaan dan angka statistik. Keberhasilannya juga harus dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari bergulat dengan persoalan ekonomi, infrastruktur, dan keselamatan.
Ketika warga harus menumpang kendaraan angkutan barang untuk mencapai ladang karena pilihan transportasi lain dianggap terlalu mahal, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
Penghargaan boleh menjadi kebanggaan, tetapi keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Andi Lazar Angkat Bicara: Jangan Tunggu Korban Berikutnya
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Lebatukan, Andi Lazar, angkat bicara menanggapi tragedi maut tersebut.
Kepada SwaraLOMBLEN, Andi menilai kecelakaan di tanjakan Bengkari tidak seharusnya hanya dipandang sebagai peristiwa lalu lintas semata. Menurut dia, kondisi infrastruktur jalan di kawasan pegunungan Lebatukan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lembata bersama DPRD.
Ia menyebut akses jalan Lerahinga menuju Bengkari telah lama berada dalam kondisi buruk dan, menurut penilaiannya, belum memperoleh penanganan pembangunan yang memadai sejak Lembata berdiri sebagai kabupaten.
“Tragedi ini menunjukkan bahwa layanan dasar seperti akses jalan belum menjadi perhatian serius. Pemerintah seolah tutup mata dan selalu alpa melihat kondisi jalan di sana,” kata Andi.
Menurutnya, jalan merupakan bagian mendasar dari pelayanan publik. Infrastruktur yang layak bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, melainkan juga membuka akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak memandang persoalan kemiskinan masyarakat sebagai masalah yang terpisah dari kondisi infrastruktur.
Kemiskinan, Transportasi Mahal, dan Jalan Rusak
Andi menilai keterbatasan ekonomi turut memengaruhi pilihan transportasi masyarakat yang hendak menuju kawasan pegunungan untuk mencari hasil alam.
Menurut dia, warga memilih menumpang dump truk karena biaya transportasi alternatif, termasuk ojek, dinilai terlalu mahal untuk perjalanan menuju lokasi yang jauh.
“Mereka masyarakat kecil. Mereka pergi mencari kemiri karena tekanan ekonomi. Kalau menggunakan ojek, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar karena aksesnya jauh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kondisi jalan.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil alam, perjalanan menuju ladang merupakan bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika akses jalan buruk, biaya transportasi tinggi, dan pilihan kendaraan terbatas, beban yang mereka tanggung menjadi semakin berat.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat kecil menghadapi risiko berlapis: tekanan ekonomi di satu sisi dan keterbatasan akses transportasi di sisi lain.
Meski demikian, penyebab kecelakaan Bengkari harus dipastikan melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang. Kondisi jalan, kelayakan kendaraan, kapasitas angkut, serta faktor pengemudi perlu diperiksa agar penanganan persoalan tidak berhenti pada dugaan semata.
Jalan Bengkari Harus Masuk Prioritas APBD 2027
Andi menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengevaluasi prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di wilayah Lebatukan.
Ia mendesak agar pembangunan dan perbaikan ruas jalan Lerahinga menuju Bengkari dimasukkan sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika masyarakat sudah menjadi korban. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mencegah risiko dan melindungi keselamatan warga sebelum tragedi serupa kembali terjadi.
“Terlepas dari ada banyak variabel yang memungkinkan kecelakaan itu terjadi, hal pertama yang harus dilihat adalah akses jalan yang buruk, rusak parah dan ekstrem,” katanya.
Ia juga menyebut sejumlah kecelakaan pernah terjadi di kawasan pegunungan Lebatukan. Karena itu, menurutnya, persoalan keselamatan transportasi di wilayah tersebut perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Bagi Andi, perbaikan jalan bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan memperoleh akses terhadap pelayanan publik.
Pemerintah dan DPRD Jangan Tutup Mata
Andi turut menyoroti peran pemerintah daerah dan anggota DPRD Lembata yang berasal dari wilayah Lebatukan.
Menurut dia, keterwakilan politik dari wilayah tersebut semestinya dapat memperkuat perjuangan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan, terutama menyangkut akses jalan yang dinilai mendesak.
“Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan, pemerintah sudah pasti lalai dalam melindungi rakyatnya,” ujar Andi.
Ia juga mengkritik sikap pemerintah daerah dan DPRD yang, menurut penilaiannya, belum memberikan perhatian memadai terhadap persoalan mendasar tersebut.
“Seolah-olah pemerintah daerah dan DPRD abai dan tutup mata terhadap hal yang sangat mendasar seperti ini,” katanya.
Pernyataan itu menjadi tantangan terbuka bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Lembata untuk menunjukkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar bagian dari pidato pembangunan.
Bengkari, Duka yang Tidak Boleh Dilupakan
Lima perempuan telah kehilangan nyawa. Sepuluh orang lainnya mengalami luka-luka. Keluarga yang ditinggalkan harus menghadapi kehilangan yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan ucapan belasungkawa.
Tragedi Bengkari semestinya menjadi titik balik untuk mengevaluasi kondisi jalan, keselamatan angkutan masyarakat, keterjangkauan transportasi, serta prioritas pembangunan di wilayah pegunungan Lebatukan.
Pemerintah Kabupaten Lembata bersama DPRD perlu memastikan adanya langkah nyata, mulai dari pemeriksaan kondisi jalan dan penyebab kecelakaan, penanganan titik-titik rawan, hingga perencanaan perbaikan infrastruktur yang terukur.
Sebab, pembangunan tidak semata-mata tentang penghargaan yang diterima pemerintah, melainkan tentang bagaimana masyarakat dapat bekerja, bepergian, dan pulang ke rumah dengan selamat.
Jangan sampai tanjakan Bengkari kembali menjadi saksi bisu jatuhnya korban berikutnya. Jangan biarkan perjuangan mama-mama mencari nafkah berakhir menjadi tragedi yang berulang.
Lima nyawa yang melayang harus menjadi pengingat bahwa keselamatan rakyat tidak boleh menunggu sampai tragedi berikutnya terjadi.
Duka Bengkari adalah duka Lembata. Dan duka ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk bertindak.**
