KUPANG, SWARALOMBLEN.com–|Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Esthon Foenay, bertemu dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, untuk membahas nasib 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat (06/03/2026) di Kantor Gubernur NTT.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, serta reformasi birokrasi, Esthon Foenay menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut agar tidak merugikan daerah maupun tenaga PPPK.
Politisi Senior ini menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib PPPK dan menjamin anggaran daerah agar terhindar dari PHK massal.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan, dirinya tidak ingin ada PPPK yang dutumbalkan kerena ada peraturan belanja ASN.
Lebih lanjut, Melki menerangkan bahwa akan mencari skema alternatif sebelum aturan itu berlaku pada 2027. Pertemuan Saya dan Pak Esthon hari ini bertujuan mencari solusi untuk memastikan PPPK tetap bekerja dan melayani masyarakat.
“Jadi doakan supaya semua berjalan lancar, semoga Tuhan membantu kita semua demi untuk kepentingan rakyat, demi kepentingan kurang lebih 50.000 PPPK se-NTT,” ujar Melki.
Komunikasi tersebut rencananya akan disampaikan dalam waktu dekat, dengan mempertimbangkan waktu Presiden, tambahnya.
“Terima kasih Pak Esthon yang sudah membantu kita. Saya bersama pimpinan partai Gerindra akan membantu, agar undang-undang ini bisa kita laksanakan dengan baik tetapi tetap dipastikan bahwa 9.000 PPPK Provinsi NTT dan semua PPPK se-NTT yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50.000 orang, serta PPPK se-Indonesia ini bisa tetap bekerja,” ucapnya.
Gubernur Melki berujar pihaknya akan menunggu informasi lebih lanjut terkait komunikasi bersama Presiden.
“Pak Eston akan berbicara langsung dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah Presiden Republik Indonesia, untuk mendiskusikan tentang ini. Nanti saya akan tunggu waktu dari Pak Eston, nanti biar Pak Eston yang akan komunikasikan dengan Pak Presiden Republik Indonesia,” jelas Melki.**(BM dan Tim)
