LEWOLEBA, SWARALOMBLEN.com— Aliansi sopir ekspedisi yang tergabung dalam (AXEL) bersama Forum Parlemen Jalanan (FORMALEN) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Lembata, Rabu (8/4/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum tertanganinya kerusakan dermaga Ferry Waijarang yang berdampak besar pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah truk ekspedisi serta poster berisi tuntutan. Mereka menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung hampir enam bulan.
Koordinator Umum AXEL dan FORMALEN, Ciprianus Pito Lerek, mengatakan kerusakan dermaga terjadi sejak insiden manuver KMP Inerie II pada November 2025. Sejak saat itu, ratusan pekerja ekspedisi kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.
“Segala upaya sudah dilakukan dengan mendekati berbagai pihak, tetapi hingga kini belum ada solusi taktis yang benar-benar menjawab persoalan,” ujar Pito dalam orasinya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat banyak pekerja kesulitan memenuhi kewajiban finansial, termasuk membayar cicilan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.
Sementara itu, anggota FORMALEN, Heri Tanatawa, dalam orasinya menyampaikan kritik keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata. Ia menilai lembaga legislatif tersebut tidak mampu berperan efektif dalam situasi krisis.
“Melibatkan DPRD saat ini sia-sia. Rakyat sudah jenuh alias mereka tidak berperan “Guna Take“ karena tidak ada tindakan nyata,” tegas Heri yang merupakan anggota FORMALEN.
Aksi tersebut juga diikuti sejumlah pengurus di antaranya Ketua FORMALEN Broin Tolok, Penanggung Jawab Aksi Ciprianus Pito Lerek, serta Koordinator Lapangan Aksi Syaiful Nene Kapala.
Dampak kerusakan dermaga tidak hanya dirasakan pekerja ekspedisi, tetapi juga pedagang antar pulau, nelayan, hingga konsumen. Distribusi barang menjadi terhambat sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Biaya logistik pun meningkat karena proses bongkar muat harus dilakukan secara manual.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata segera melakukan uji coba sandar kapal ferry menggunakan sistem ramp door pada Kamis (9/4/2026). Jika upaya tersebut gagal, mereka meminta pemerintah menyediakan pelabuhan alternatif atau darurat dalam waktu dua minggu dengan biaya ditanggung pemerintah daerah bersama PT ASDP Indonesia Ferry.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia menyebut perbaikan pelabuhan telah direncanakan dan akan dimulai pada Mei 2026.
“Kami terus memantau perkembangan dan memastikan pelabuhan akan diperbaiki. Ke depan juga akan dipertimbangkan pemindahan lokasi pelabuhan secara permanen karena area saat ini sering mengalami kerusakan,” ujarnya.
Untuk sementara, aktivitas bongkar muat dialihkan ke pelabuhan umum sambil menunggu perbaikan dermaga selesai.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib, aman, dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak ada kerusakan fasilitas publik selama kegiatan berlangsung. Massa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas ekonomi di Lembata dapat kembali normal.**(BM)
