JAKARTA, SWARALOMBLEN.com— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan perkembangan penanganan Karhutla di sejumlah wilayah.
Penanganan difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Dari laporan yang diterima Presiden, terjadi penurunan signifikan terhadap luas lahan yang masih dalam proses pemadaman. Jika pada pekan sebelumnya luas lahan terbakar yang masih harus ditangani mencapai sekitar 1.000 hektare, kini tersisa sekitar 209 hektare yang belum padam.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi persoalan asap di sejumlah wilayah. Kondisi asap masih cukup tebal, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Tengah, kondisi tersebut bahkan berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Dalam sepekan terakhir, operasional penerbangan di Bandara Tjilik Riwut belum dapat berjalan secara normal akibat kondisi asap.
Presiden Prabowo menekankan agar upaya penanganan Karhutla terus diperkuat hingga seluruh titik api dan lahan yang terbakar dapat ditangani.
Presiden meminta operasi pemadaman melalui jalur darat diperbesar, sementara operasi udara dioptimalkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) diminta terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan perkembangan Karhutla di masing-masing wilayah.
Presiden juga meminta pemerintah menyiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pemadaman, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui operasi darat.
Pemerintah terus mengoordinasikan seluruh kekuatan dan sumber daya yang tersedia agar penanganan Karhutla dapat berlangsung secara cepat, terpadu, dan efektif, sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat dan aktivitas transportasi.**(Sumber SetkabRI)
